Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Konflik Cidera Janji (Wanprestasi) pada Akad Murābaḥah: Studi Analitis Putusan PA Tigaraksa No. 4418/Pdt.G/2023

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis Undang-undang, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Berdasarkan pertimbangan hukum formil dan materil, Putusan 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs menegaskan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murābaḥah. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat atas kelalaian Tergugat dalam membayar angsuran, sementara sebagian gugatan ditolak karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Hakim menjatuhkan sanksi, termasuk membayar sisa hutang pokok, mengalihkan risiko atas tanah dan bangunan, dan membayar biaya perkara kepada Penggugat. Keputusan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan akibat wanprestasi yang diatur oleh Pasal 1267 KUH Perdata. Kedua, Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hakim mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang kurang relevan. Fatwa yang lebih tepat adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābaḥah Sebelum Jatuh Tempo. Namun, hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas keputusannya, demi menjaga independensi peradilan. Hakim di Indonesia tidak bisa dipidanakan terkait keputusannya, memperkuat kebebasan dan otonomi dalam menjalankan tugas peradilan.